Aksi yang dilakukan para Mahasiswa itu dengan tujuan mengkritik dan mempertanyakan penanganan banjir dan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah Kota Bekasi yang dinilai belum menunjukan solusi yang konkret bagi masyarakat Kota Bekasi, Kepada Dedy Mulyadi yang pada saat itu dihadang langsung oleh para Mahasiswa.
"pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi yang dimana sebagai mahasiswa dan masyarakat kami menilai bahwa wali kota dan jajarannya telah keliru dalam menghadirkan kebijakan"ujar Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,Rafi Priyatna
ia juga menyoroti pembentukan polder di beberapa kecamatan yang akan menjadi penanggulangan solusi tentang penanganan banjir di Kota Bekasi,Namun,Menurut dia,banjir masih tetap masif di beberapa wilayah,termasuk daerah yang berdekatan polder.
"Hal ini kami duga terjadinya karena pemerintah kurang mengkaji terkait bagaimana polder ini berfungsi dengan maksimal,dan dalam hal ini sebenarnya kami ingin menyampaikan kepada walikota bekasi dan KDM terkait solusi,sayang nya walikota tidak mau menemui masa aksi dan gubernur juga buru buru pergi padahal aspirasi yang ingin kami sampaikan belum selesai"ujar dia.
Selain itu juga,Mahasiswa juga meminta dilakukan normalisasi aliran sungai di Kota Bekasi yang dinilai belum merata dan masih tebang pilih.
Rafi menyebutkan,hingga saat ini masih terdapat bangunan komersial yang berdiri di bantaran sungai dan dinilai bisa menggangu aliran sungai.
Mahasiswa juga mempertanyakan tentang kinerja DPRD Kota Bekasi terkait pemberiaan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan anggaran 48 miliar.
penyertaan modal tersebut diduga belum memiliki dasar peraturan daerah (PERDA),sebagaimana yang tercantum dalam audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2024.
"Dalam hal ini kami melihat tidak terjadinya asas-asas umum pemerintahan yang baik dan hal ini berpotensi menimbulkan dugaan korupsi secara massal di Kota Bekasi karena anggaran yang diserap dengan puluhan miliaran tidak mempunyai payung hukum yang jelas"ujar Rafi
Rafi mengatakan,Mahasiswa sebenarnya berharap bisa berdialog lebih mendalam dengan Dedi Mulyadi.Namun,hal tersebut tidak berlangsung lama karna gubernur langsung meninggalkan massa aksi. mahasiswa menilai aspirasi mereka belum sepenuhnya tersampaikan.
"kami belum selesai berdialog tapi Pak Gubernur sudah menyebarkan konten konten yang menurut kami diskon framming yang kami lakukan,"
PENJELASAN DEDI MULYADI
Dalam video itu, Dedi mengatakan akan mengevaluasi fungsi polder air yang disebut belum optimal dalam menangani banjir di Kota Bekasi.
Menurut dia, pemerintah perlu melihat lebih jauh persoalan teknis di lapangan sebelum menentukan langkah perbaikan.
“Polder air mana yang belum berfungsi? Kalau belum optimal nanti saya evaluasi. Problem-problemnya akan diselesaikan,” ujar Dedi
Ia menambahkan, evaluasi tersebut akan melibatkan tim dan para ahli di bidang pengairan agar dapat mengetahui penyebab teknis dari persoalan banjir yang terjadi.
“Nanti problemnya di mana saja secara teknis harus dilihat bersama ahli pengairan agar bisa dicari solusinya,” kata dia.
Dedi juga menilai upaya penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara instan dan membutuhkan proses bertahap. “Saya balik nanya, banjir tahun ini dengan tahun lalu tinggi mana? Tinggi tahun kemarin. Kita kan evaluasi tidak bisa sekaligus, kita lakukan secara bertahap,” ujar dia.
